saco-indonesia.com, Intel Kodam VI Mulawarman bersama personel TNI dari Komando Rayon Militer (Koramil) Penajam, Kabupaten Penaj
saco-indonesia.com, Intel Kodam VI Mulawarman bersama personel TNI dari Komando Rayon Militer (Koramil) Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, telah berhasil menangkap tiga intel gadungan di Kelurahan Sotek.
Komandan Koramil Penajam Kapten Inf Laety juga mengatakan tiga intel gadungan itu antara lain; Su'eab Purnama Zahri (19), Aminullah (35), dan Suranto (38). Ketiganya merupakan warga Kabupaten Penajam Paser Utara.
Selain telah berhasil menangkap tiga pelaku, personel gabungan juga telah berhasil mengamankan satu unit mobil KT 1330 MV dan uang Rp 2,8 juta yang diduga hasil pemerasan dari para sopir truk.
"Kami juga telah berhasil mengamankan atribut serta laptop dan baju seragam mirip TNI. Ketiga pelaku juga merupakan anggota salah satu ormas," kata Laety di Samarinda, Rabu (12/2) kemarin.
Penangkapan tentara gadungan itu, berdasarkan informasi masyarakat yang diterima intel Kodam bersama Bintara Pembina Desa (Babinsa) bahwa ada tiga orang yang juga mengaku intel TNI.
Pelaku telah memeras dengan meminta sejumlah uang kepada tiga sopir truk yang sedang membawa kayu. "Ketiga pelaku yang menggunakan seragam TNI itu juga menghentikan setiap truk yang melewati wilayah Sotek. Setelah mengetahui mengangkut kayu, kemudian meminta surat-surat kepada sopir. Jika sopir tidak bisa menunjukkan dokumen pengangkutan kayu, maka mereka langsung bernegosiasi dengan meminta sejumlah uang. Sopir pertama dan kedua itu menyerahkan uang masing-masing Rp 1,3 juta dan sopir ketiga hanya memberi Rp 200.000," ujar Laety.
Setelah mengetahui aksi pelaku tersebut, katanya, personel intel Kodam bersama Babinsa melakukan razia di wilayah Sotek dan telah berhasil menghentikan mobil yang digunakan pelaku.
"Saat diamankan, ketiganya tidak melakukan perlawanan dan di dalam kendaraan mereka ditemukan seragam TNI dan tas serta dua buah sangkur," katanya.
Selain melakukan pemerasan, katanya, tiga pelaku tersebut telah melakukan kampanye secara terbatas kepada sejumlah masyarakat. "Kampanye yang mereka lakukan dengan meminta warga memilih salah satu partai politik (parpol) termasuk calon presiden (capres), sehingga warga menilai bahwa TNI tidak netral dalam pemilu nanti," katanya.
"Tindakan mereka itu jelas juga merugikan TNI, karena berkali-kali pimpinan TNI juga mengatakan bahwa dalam pemilu nanti akan bersikap netral. Dengan tindakan mereka mengampanyekan salah satu capres dan parpol, jelas masyarakat menilai bahwa TNI tidak netral," kata Laety.
Setelah dilakukan pemeriksaan, katanya, tiga pelaku itu, selanjutnya akan diserahkan kepada kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum.
"Kami juga telah meminta kepada masyarakat, bila ada yang mengatasnamakan TNI dalam melakukan pemerasan, silakan dilaporkan. Kami juga akan memberikan tindakan," kata Laety.
Editor : Dian Sukmawati
WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”
Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.
The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.
Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation
BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.
Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.
Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.
The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.
Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.
Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.